Bengkulu Tengah, MC Benteng - Dalam rangka Memperingati HUT ke 79 Kemerdekaan RI Tahun 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Tengah menggelar Rapat Paripurna Istimewa di Ruang Gunung Bungkuk Kantor DPRD Bengkulu Tengah. Jumat (16/08/2024).

Rapat Paripurna Istimewa untuk memperingati HUT ke 79 Kemerdekaan RI ini dibagi menjadi 2 sesi, sesi pertama pagi dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Ir.H.Joko Widodo dan sesi kedua siang dengan agenda mendengarkan Pidato Presiden RI Dalam Rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun 2025.

Rapat Paripurna Istimewa dipimpin langsung oleh ketua DPRD Bengkulu Tengah Budi Suryantono, S.Sos., M.Si, hadir langsung PJ Bupati Bengkulu Tengah Dr.Heriyandi Roni, M.Si., Unsur Forkopimda Kabupaten Bengkulu Tengah, Waka I DPRD Feri Heryadi, S.Sos., M.Si beserta anggota DPRD, Sekretaris Daerah Drs.Rachmat Riyanto, S.T.,M.AP, Pj Ketua TP PKK Bengkulu Tengah dr.Dian A.R. Heri Roni, Ketua DWP Bengkulu Tengah Dr. S. Damarini Rachmat, MPH., Ikatan Istri Anggota DPRD Bengkulu Tengah, Para Asisten Bupati, Staf Ahli Bupati, Seluruh Kepala OPD, Camat, Kades, Tokoh Presidium,  Tokoh Agama, Tokoh Adat dan undangan lainnya.

Dalam arahannya Ketua DPRD Bengkulu Tengah Budi Suryantono menyampaikan Hari Ulang Tahun ke 79 ini merupakan batu loncatan penting karena mencakup 3 transisi utama yaitu 1. Menyongsomg Ibu kota baru, 2. Pergantian kepemimpinan 3. Persiapan menuju Indonesia emas 2045.

"Sebagai bangsa yang besar kita harus mengenang dan menjunjung tinggi nilai perjuangan bangsa Indonesia dengan mengenal dan mengahayati nilai sejarah perjuangan bangsa tentu kita akan dapat menghargai perjuangan para pendahulu kita dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan juga mempunyai tugas untuk melanjutkan perjuangan tersebut demi suksesnya reformasi dan terwujudnya kehidupan yang berbangsa yang sejahtera, makin demokrasi dan adil khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah"

Dalam sambutannya Pj Bupati Bengkulu Tengah Heri Roni mengatakan Peringatan HUT ke 79 Kemerdekaan RI tahun ini mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju dan berharap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semakin kuat menghadapi berbagai kompetisi yang tengah berlangsung diberbagai belahan dunia sehingga NKRI tetap eksis dan abadi.

"Sungguh tak terasa kemerdekaan bangsa Indonesia sudah mencapai usia yang ke 79, dan alhamdulillah kita merupakan bagian yang menyaksikan kemajuan demi kemajuan Bangsa dan Negara. Kita patut memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai wujud rasa cinta yang mendalam dan rasa hormat kita kepada para pendiri bangsa. Pada kesempatan ini atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah saya mengucapkan selamat hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 79 kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah."

Dalam pidato kenegaraannya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh masyarakat Indonesia karena selama 10 tahun masa jabatannya telah kuat dan membersamai melintasi semua tantangan dan menghadapi semua perubahan sehingga sampai pada sebuah pondasi peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesiasentris.

“Alhamdulillah selama 10 tahun ini kita telah melakukan pembangunan yang Indonesiasentris, membangun dari pinggiran, dari desa, daerah terluar hingga kini kita telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1.9 juta meter jembatan desa, 27.00 KM jalan tol baru, 6.000 KM jalan Nasional, 50 Pelabuhan dan Bandara baru, 43 Bendungan, dan 1.1 juta hektare jaringan irigasi baru”

Kemudian Presiden Jokowi membahas terkait sektor pembangunan yang berhasil menurunkan biaya logistik dari 24% menjadi 14% di tahun 2023, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga diatas 5% dan wilayah Indonesia Timur seperti Papua diatas 6% dan Maluku Utara diatas 20%, Angka inflasi yang terkendali dikisaran angka 2-3%, Penurunan angka kemiskinan ekstrem dari 6.1% menjadi 0.8% di tahun 2024, Angka stunting yang turun dari 37.2% menjadi 21.5% di tahun 2023, Penurunan tingkat pengangguran dari 5.7% menjadi 4.1% di tahun 2024. Sektor layanan kesehatan sebanyak Rp.361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat telah digunakan selama 10 tahun kepemimpinannya dengan jumlah lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun. Sektor layanan pendidikan sebanyak Rp.133 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar telah disalurkan kepada 20 juta siswa/siswi per tahun dari SD,SMP,SMA/SMK seluruh Indonesia, Pembangunan ekonomi Rp.225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan telah disalurkan ke 10 juta keluarga kurang mampu per tahunnya. Program Pra Kerja dengan anggaran Rp.60.3 triliun selama 5 tahun kebelakang telah menambah 18.8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

Rapat paripurna sesi kedua dilanjutkan dengan agenda mendengarkan Pidato Presiden Jokowi terkait Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun 2025, dalam pidatonya Presiden Jokowi menyampaikan bahwa peran APBN harus dimanfaatkan untuk memperkokoh kompatan kemajuan sehingga Indonesia bisa keluar dari middle-income trap yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi inflasi akan dijaga pada kisaran 2.5%, Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5.2%.

"RAPBN 2025 juga akan menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif, berikut gambaran besar arsitektur RAPBN 2025, Belanja Negagara Rp.3.623.1 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp.2.693.2 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp.919.9 triliun, Anggaran pendidikan Rp.722.6 triliun, Anggaran Perlindungan Sosial Rp.504.7 triliun, Anggaran Kesehatan Rp.197.8 triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Rp.124.4 triliun, dan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Rp.400.3 triliun”



Acara dilanjutkan dnegan menyaksikan penyerahan RUU APBN Tahun 2025 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dari Presiden RI Kepada Ketua DPR RI, dilanjutkan dengan penyerahan Permintaan Pertimbangan DPD RI atas RUU tentang APBN dan nota keuangan beserta dokumen pendukungnya dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI. Kemudian penandatanganan berita acara RUU tentang APBN tahun 2025 oleh Ketua DPR RI dan Presiden RI serta penandatanganan berita acara penyerahan RUU tentang APBN beserta surat permintaan pertimbangan dari ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI. (MC/TIM)

20