Bengkulu Tengah, MC Benteng - Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Gunawan R, S.E., M.M., di dampingi TPID Bengkulu Tengah  mengikuti Zoom Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) bertempat di Ruang Rapat Bupati (RRB) Kantor Bupati Bengkulu Tengah. Senin (24/2/2025)

Zoom meeting dipimpin  oleh Plt. Sekjen Kemendagri Komjen Pol. Tomsi Tohir yang juga beberapa menteri, kepala lembaga, Bapenas, BPS Pusat,  Badan Pangan Nasional dan seluruh Kepala Daerah se-Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Tomsi Tohir menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan harga barang dan jasa, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Selain itu,berbagai faktor yang dapat mempengaruhi inflasi,  seperti ketersediaan pasokan pangan, distribusi barang, serta dampak cuaca ekstrem.

"Pemerintah daerah harus proaktif dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok.lalu meminta agar Pemerintah Daerah dapat memastikan bahwa inflasi tetap terkendali agar daya beli masyarakat tidak terganggu. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mengantisipasi lonjakan harga," jelasnya 

Ditambahnya bahwa pemerintah daerah juga harus rutin memantau harga pasar dan segera mengambil langkah intervensi jika terjadi lonjakan yang signifikan. 

" Langkah-langkah preventif seperti operasi pasar dan subsidi transportasi harus dilakukan jika diperlukan,” tutupnya

Sementara itu Plh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Bada Pusat Statistik M. Habibullah menyampaikan bahwa ada sebanyak lima komoditas memberikan andil inflasi terbesar pada bulan Ramadan tahun 2024 lalu yakni telur ayam ras, daging ayam ras, beras, cabai rawit, dan bawang putih.

“Telur ayam ras mengalami inflasi hampir di seluruh kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK), tepatnya pada 148 kabupaten/kota IHK. Hanya terdapat dua kabupaten/kota yang deflasi. Sedangkan untuk cabai rawit, terdapat 111 kabupaten/kota IHK yang mengalami inflasi,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, pada minggu ketiga Februari 2025, terdapat delapan provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), yakni Papua Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Papua Barat, dan Sumatera Barat.

 “Komoditas penyumbang andil terbesar kenaikan IPH di delapan provinsi tersebut didominasi oleh cabai merah, cabai rawit, dan beras. pada minggu ketiga Februari 2025, harga gula pasir naik sebesar 1,01% dibanding Januari 2025. Sementara, harga cabai rawit turu sebesar 4,37% dan harga minyak goreng naik sebesar 0,48%,” pungkasnya (MC/EK)

20