Wabup Tarmizi Hadiri Paripurna RAPBD 2027, Pemerintah Daerah Siap Tindak Lanjuti Catatan Fraksi DPRD

Bengkulu Tengah, MC Benteng – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2027 memasuki tahapan penting. Berbagai pandangan, masukan, dan catatan strategis dari fraksi-fraksi DPRD mulai disampaikan sebagai bahan penyempurnaan arah kebijakan anggaran daerah.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD dan Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi atas RAPBD Tahun Anggaran 2027, yang berlangsung di Ruang Gunung Bungkuk, Kantor DPRD Bengkulu Tengah, Rabu (11/11/2026).

Bupati Bengkulu Tengah, Drs. Rachmat Riyanto, S.T., M.AP., dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Wakil Bupati Bengkulu Tengah, Tarmizi, S.Sos. Kehadiran Wakil Bupati menjadi bentuk representasi pemerintah daerah dalam mengikuti tahapan pembahasan bersama legislatif guna memastikan proses penyusunan anggaran berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bengkulu Tengah, Fepi Suheri, S.A.P., didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, serta dihadiri jajaran anggota DPRD dan unsur pemerintah daerah.

Dalam forum tersebut, masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD 2027. Penyampaian pandangan ini menjadi momentum bagi legislatif untuk memberikan masukan, saran, pertanyaan, serta catatan penting terhadap rencana kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang akan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan pada tahun mendatang.

Salah satu hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RAPBD 2027 adalah perlunya inovasi pemerintah daerah dengan Kepala Badan, Kepala Dinas maupun instansi lainnya dalam mengidentifikasi, menggali, dan mengoptimalkan berbagai potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Optimalisasi PAD diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga harus mengedepankan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mencari terobosan melalui pengelolaan potensi daerah, penguatan sektor ekonomi produktif, serta optimalisasi sumber pendapatan yang sah tanpa harus membebankan masyarakat melalui peningkatan pajak maupun retribusi secara berlebihan.

Dengan demikian, peningkatan kapasitas keuangan daerah dapat berjalan seiring dengan perlindungan daya beli dan kemampuan ekonomi masyarakat. Kebijakan peningkatan PAD harus tetap pro-rakyat, sehingga masyarakat tidak menjadi pihak yang menanggung beban terlalu besar dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.

Selanjutnya, agenda paripurna dilanjutkan dengan penyampaian jawaban Bupati Bengkulu Tengah terhadap pandangan umum seluruh fraksi DPRD. Melalui jawaban tersebut, pemerintah daerah memberikan tanggapan dan penjelasan atas berbagai masukan yang telah disampaikan sebagai bentuk keseriusan dalam membangun komunikasi serta sinergi antara eksekutif dan legislatif.

Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan dapat mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan prioritas masyarakat.

Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas, tepat sasaran, serta mampu mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui tahapan pembahasan ini, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah bersama DPRD diharapkan mampu merumuskan APBD Tahun Anggaran 2027 yang tidak hanya memperkuat kapasitas fiskal daerah, tetapi juga menghadirkan pembangunan yang merata, meningkatkan pelayanan publik, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.