BENGKULU - Penjabat Bupati Bengkulu Tengah melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nurul Iwan Setiawan, S.Sos., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi dan launching Aplikasi Elektronik- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (e-LPPD)  di Ball Room Hotel Mercure. Jum'at Siang (5/8/2022)

Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi melaunching Aplikasi e-LPPD secara resmi dan turut mendampingi Direktur Produk Hukum  Daerah Ditjen Otda Kemendagri RI Drs. Makmur Marbun.M.Si, Selain itu hadir juga Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri, dan semua jajaran OPD terkait se-provinsi Bengkulu.

Gubernur Bengkulu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ditjen Otda yang telah berkenan hadir dan memberikan pemahaman terhadap Bupati/Walikota serta Kepala OPD maupun bagian terkait di bawah Pemerintahan Provinsi Bengkulu untuk mengetahui peran dan Fungsi Gubernur Bengkulu sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

" Dalam pemerintahan kita memiliki tingkatan, dan semua ini harus dapat di pahami demi menjalin keharmonisan antara pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pusat. Selain itu, terkait pada e-LPPD yang akan di launching, di harapkan semua kepala OPD di pemerintahan dapat mempersiapkan operator di setiap OPDnya tanpa harus melaporkan LPPD secara fisik lagi. Dengan adanya kemudahan-kemudahan yang akan di ciptakan dalam pekerjaan ini, semoga dapat di manfaatkan dan di fungsikan dengan baik." terangnya

Sementara itu, saat di Wawancarai Asisten Bidang Pemerintah dan Kesra Bengkulu Tengah menyampaikan bahwa dengan adanya rakor Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat memberikan pemahaman yang luas bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

" Saya akan menyampaikan pemahaman yang di dapatkan dalam rakor ini kepada Seluruh Pemangku Kebijakan di Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan adanya pemahaman yang lebih tentang peran dan fungsi Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat, pemerintah Daerah Bengkulu Tengah ke depannya nanti diharapkan dapat berkoordinasi kepada Gubernur tentang kegiatan maupun pelaksanaan dalam pemerintahan, sehingga nanti dapat di tindaklanjuti lagi ke pusat." Tutupnya. (MC/EK)