BENGKULU TENGAH – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkulu Tengah menyampaikan bahwa Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu tentang gugatan Kepala Desa Lubuk Unen Baru di Tolak. Kamis (1/4)

Permohonan gugatan Kades Lubuk Unen Baru tentang Pembatalan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 140-225 tahun 2020 tentang Permohonan Banding Administratif terhadap kepala desa Lubuk Unen Baru dan tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa tentang pengesahan dan pengangkatan 6 Kepala Seksi Desa Lubuk Unen Baru yang Baru.

Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkulu Tengah menolak seluruh gugatan Kepala Desa Lubuk Unen Baru Wirahadi, di karenakan Kades Lubuk Unen Baru Wirahadi memberhentikan 6 Perangkat Desa yang lama dengan sepihak tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat dan tidak Mematuhi peraturan Daerah yang ada. Pemerintah Daerah juga memiliki pedoman dari Peraturan Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 di lanjutkan dengan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Sehingga dapat melakukan Permohonan Banding Administratif terhadap Keputusan Kepala Desa tersebut melalui Keputasan Bupati Nomor 140-224 tahun 2020 untuk pengaktifan kembali 6 Perangkat Desa yang lama.

Bupati Bengkulu Tengah Dr. H. Ferry Ramli, S.H., M.H. melalui Kepala Bagian Hukum Setda Bengkulu Tengah Zohri Kusnadi, S.H., M.H., menjelaskan perkara atas gugatan Kades Lubuk Unen Baru di tolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam berita Acara yang ada. Ungkap Zohri

” perkara ini merupakan pembelajaran bagi semua pihak terutama bagi seluruh Kepala Desa untuk dapat melaksanakan keputusan di dasari oleh dasar yang kuat seperti Peraturan daerah yang telah ada. Sehingga tidak melakukan keputusan tanpa Dasar. Setiap kepala desa juga harus melakukan konsultasi kepada camat setempat terlebih dahulu dan mengetahui isi Peraturan Daerah dengan jelas dan pemahaman yang kuat” jelas zohri

Permasalahan yang telah terjadi karena kurangnya pemahaman tentang peraturan Daerah yang sebenarnya, dan ini bukan merupakan akhir tetapi awal yang baik untuk melakukan pemahaman yang lebih lagi. Pemerintahan Desa merupakan awal dari pembangunan Daerah untuk makin berkembang. Sehingga kita akan selalu bersinergi dalam membangun Kabupaten Bengkulu Tengah

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *