Sepakati Raperda Retribusi, Fraksi PKB Tunda Raperda Tentang Adat

BENGKULU TENGAH – Dua Rancangan Perundang-Undang Daerah (Raperda) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), yakni Peraturan Daerah (Perda) tentang pemberlakuan Adat dan Raperda retribusi jasa umum Jumat sore (19/10/2018) resmi diberlakukan.

Hal itu diberlakukan berdasarkan kesepakatan semua fraksi dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dengan pihak eksekutif di aula DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dari dua Raperda yang diajukan, hanya Raperda retribusi jasa umum yang di sepakati oleh 7 (tujuh) fraksi, sedangkan untuk Raperda pemberlakuan adat satu fraksi yakni fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum memberikan jawaban pasti atas rancangan tersebut.

Ditemui di ruangannya, perwakilan dari fraksi PKB, Lukman Hakim .S, SE mengatakan, dirinya mewakili partai PKB bukan tidak menyetujui rancangan tersebut, melainkan hanya menunda sampai dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan.

“Untuk Perda retribusi kita tidak ada masalah, artinya kita menyetujui Perda tersebut. Namun untuk Perda pemberlakuan adat di Bengkulu Tengah kita bukan tidak setuju akan tetapi disitu ada kata – kata penundaan, karena akan ada pembicaraan lebih lanjut dengan waktu yang tidak bisa kita pastikan,” ujar Lukman kepada jurnalis Kominfo.

Lukman mengatakan, penundaan kesepakatan Raperda Adat oleh PKB itu bukan tanpa alasan. Hal itu dikarenakan Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki begitu banyak suku (multi), mulai dari Suku Lembak, Suku Rejang, Serawai dan lain – lain.

“Kemudian judul daripada Perda kita yaitu pemberlakuan adat. Maka dari itu saya mengambil kesimpulan untuk meninjau kembali kesepakatan atas rancangan Perda tersebut. Kenapa demikian, dikarenakan adat kita di Benteng begitu banyak lebih dari satu. Jadi adat yang mana yang akan kita pakai? Dan untuk wilayah pemberlakuannya itu ditetapkan dimana saja?,” tutup Lukman.

Sementara itu dalam sambutanya Bupati Bengkulu Tengah, Dr. H. Ferry Ramli, SH, MH meminta kepada Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Benteng, untuk dapat menyikapi permasalahan adat yang terjadi di Kabupaten Benteng.

“BMA harus dapat menyikapi itu. Terutama perihal suku – suku yg ada di Benteng mohon dapat di musyawarahkan kepada masyarakat yang ada,” tegas Bupati.

Sedangkan terkait penundaan Perda adat yang dilakukan oleh fraksi PKB, lanjut Bupati, kedepan ia berharap PKB dapat segera mengerti dan memahami aturan tersebut.

“Semoga saja PKB dapat segera mengerti akan norma – norma adat di Kabupaten ini,” demikian Bupati. (Tim)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *