MoU BPJS, Pemda Benteng Gelar Hearing

BENGKULU TENGAH – Sebagai salah bentuk mewujudkan nawacita Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Provinsi Bengkulu menggelar kesepakatan kerja sama Memorandum of Understanding (MoU) bersama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), Senin (12/03/2018).

Bertempat di ruang rapat Bupati , Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi tersebut, Bupati Bengkulu Tengah Dr. H. Ferry Ramli, SH, MH, didamping Wakil Bupati Septi Peryadi, S.TP sangat antusias dengan usulan itu.

Bahkan dalam usulan tersebut, Pemerintah Kabupaten Benteng sudah melakukan pertimbangan dan perhitungan anggaran terhadap jaminan Kesehatan Masyarakat untuk BPJS.

Yang mana ditotalkan dalam satu tahun anggaran yang dibutuhkan mencapai angka, kisaran 13 Miliar rupiah.

“Untuk penerima bantuan dari kita Pemerintah, sebanyak 37,155 jiwa yang terbagi menjadi 2 alokasi anggaran, yakni Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan anggaran APBD,” kata Bupati, Senin (12/03/2018).

“Untuk anggaran belanja Negara, itu berada pada angka 32,184 jiwa, dalam bentuk jaminan kesehatan nasional kartu Indonesia sehat (JKN – KIS). Sedangkan untuk APBD Benteng sendiri ada 4,971 jiwa yang terbentuk dalam Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda),” terang Ferry.

Tak sampai disitu kegiatan yang dihadiri Badan Keuangan Daerah dan Dinas terkait ini, juga ditetapkan biaya penjamin bagi Warga non penerima bantuan Kesehatan. Yang mana berdasarkan pemaparan dari Kepala BPJS Provinsi, Riski Lestari, untuk pelayanan kelas I itu jatuh pada harga Rp.51.000. Sedangkan untuk kelas II Rp.40.000. Dan kelas III Rp.25,000.

” Total untuk warga Benteng yang masuk dalam kategori non penerima bantuan, yakni berjumlah 29,272 jiwa,” tutupnya. (tim)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *