Sosialisasi TPP di Benteng, Ini Kata Muzakir

BENGKULU TENGAH – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) menggelar sosialisasi mengenai Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bersama Kasubbag Umum dan Kepegawaian di aula Kantor Bupati Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Senin (26/02/2018).

Dalam hal itu Sekretaris Daerah Bengkulu Tengah Drs. H. Muzakir Hamidi mengatakan, terkait TPP ini pihaknya sudah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) No. 11 Tahun 2018.

“Dan tadi kita sudah mengundang seluruh Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk sosialisasi, menjelaskan,” ujar Muzakir, Senin (26/02/2018).

“Kalau tahun yang lalu indikator kita itu baru tingkat kehadiran dengan anggaran 17 Miliar,” kata Muzakir.

Sedangkan memasuki tahun kedua, barulah pihaknya melakukan peningkatan, yang dalam hal itu adalah laporan kehadiran, bahwa PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut diwajibkan membuat laporan kinerja harian, yang harus diketahui dan ditandatangani langsung oleh atasan yang bersangkutan di setiap OPD atau SKPD masing – masing.

“Itu harus dilakukan setiap hari, pada pukul 4 (empat) sore, Nah itu. Di Perbup sendiri itu sudah ada, kita sosialisasikan. Tinggal lagi adalah pelaksanaan dari Perbup itu,” terang Muzakir.

Muzakir menuturkan, terkait keberlakuan Perbup itu sendiri, itu mulai diberlakukan sejak TMP 2 Januari 2018, sampai dengan 31 Desember 2018.

Setelah itu lanjut dia, masuk pada tahun ke-3 (Tiga), pihaknya baru akan meningkatkan kembali indikatornya berupa analisa beban kerja.

“Itu harus ditingkatkan lagi. Sedang maksud TPP ini adalah, yakni yang pertama yaitu disiplin para PNS itu sendiri ataupun ASN,” ungkapnya.

Kemudian, berdasarkan penyesuaian dengan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) itu, bahwasanya honor – honor yang tersebar di OPD itu seharusnya itu tidak ada lagi, melainkan honor pengelolaan keuangan seperti halnya PA, KPA, Bendahara dan PPTK.

“Untuk honor yang seperti itu masih diperbolehkan. Tapi bukan berarti honor itu diharamkan, tidak!! melainkan apabila sepanjang ada aturan yang mengatakan boleh dibayar honor. Misalnya itu berupa Satgas, kelompok atau tim. Kalau bila ada Satgas atau kelompok maupun tim boleh dibayar honor, ya harus kita bayar. Tapi kalau tidak, tidak diperbolehkan melainkan Pegawai Tidak Tetap (PTT),” tegasnya.

Terpisah, saat dikonfirmasi wartawan Kominfo mengenai TPP tersebut, Kabag Organisasi Setdakab Benteng, Depi Junaidi, S.Ip mengatakan dirinya belum bisa membeberkan nominal kenaikan tunjangan TPP secara gamblang, dikarenakan untuk Perbup itu saat ini, masih merupakan tanggung jawab bagian hukum Setdakab Benteng. Hanya saja, ia menegaskan kenaikan sudah mulai diberlakukan terhitung Januari lalu.

“Yang jelas untuk kenaikan sudah diberlakukan. Yakni kisaran 25 hingga 30 persen. Kalau untuk staf, naik 100 persen dari nominal yang biasa diterima,” kata Depi.

Selanjutnya terang Depi lagi, mengenai pembayaran TPP itu sendiri, itu mulai diberlakukan terhitung mulai tanggal 7 hingga 10 setiap bulannya. Dengan mekanisme, rekap absensi kehadiran berikut laporan kerja per hari dari ASN disampaikan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing ke Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Benteng pada tanggal 3. Kemudian, selama empat hari yakni tanggal 3 hingga 7, BKPSDM Benteng melakukan verifikasi berkas tersebut.

“Barulah kemudian yang bersangkutan mengeluarkan rekomendasi terkait pencairan TPP yang bisa disampaikan OPD ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Benteng.

“Kalau untuk sementara, kemungkinan pembayaran akan dirapel selama dua ataupun tiga bulan. Karena masih menunggu perbup selesai,” tutupnya. (tim)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *